KEDAULATAN (RINGKASAN MATERI PKn SMP/MTs)

KEDAULATAN

A.    Pengertian Kedaulatan

Kedaulatan berasal dari bahasa yaitu “daulat” yang artinya kekuasaan. Jadi keadaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayah dan penduduknya tanpa campur tangan dari kekuasaan manapun.

B.     Macam Kedaulatan

1.      Kedaulatan Intern ( ke dalam)

Yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh urusan negara dengan tanpa campur tangan negara lain.

2.      Kedaulatan Ekstern (ke luar)

Yaitu kedaulatan tertinggi dalam suatu negara untuk mengadakan hubungan ddan kerja sama dengan negara lain yang harus dihormati dengan negara lain.

C.    Prinsip-prinisip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Pemerintah Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan yang dianut negara RI tertuang di dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian pemilik kedaulatan adalah rakyat dan pelaksanaannyadilakukan sesuai dnegan undang-undang dasar.

Lembaga-lembaga negara adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang berfungsi menjalankan tugas kenegaraan. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR,) Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemerintahan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial.

D.    Partai Politik

Menurut UU no. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan Partai Politik adalah “Tiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum”.

E.     Lembaga-lembaga Negara

1.      Majelis Permusyawaratan Rakyat (BAB II UUD 1945)

Beranggotakan :

a.       Dewan Perwakilan Rakyat

b.      Dewan Perwakilan Daerah

Fraksi Majelis

Fraksi mejelis adalah pengelompokkan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, TNI / Polri dan utusan golongan.

Alat kelengkapan MPR :

a.       Pimpinan Majelis

b.      Badan Pekerja Majelis

c.       Panitia Ad Hoc Majelis

Komisi Majelis

Komisi Majelis adalah pengelompokkan anggota berdasarkan acara rapat-rapat selama Sidang Umum, Sidang Tahunan atau Sidang Istimewa.

Tugas MPR adalah sesuai yang tercantum dalam UUD 1945

a.       Bersidang minimal 1 kali yang tercantum dalam UUD 1945

b.      Mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1)

c.       Menetapkan GBHN

d.      Melantik Presiden dan Wakilnya (pasal 3 ayat 3 UUD 1945)

Wewenang MPR yang ada dalam UUD 1945, maupun tidak tercantum di dalamnya antara lain :

Melakukan Sidang Istimewa untuk memutus usul DPR tentang pemberhentian Presiden / Wakil Presiden.

2.      Dewan Perwakilan Rakyat (BAB VII UUD 1945)

Anggotanya dipilih melalui pemilu dan sebagian diangkat, masa jabatannya lima tahun, tata cara pemilihan dan pengangkatan diatur dengan undang-undang.

Tugas dan wewenang DPR :

a.       Bersidang minimal 1 kali dalam 1 tahun

b.      Membuat UU bersama presiden (pasal 20 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 22 ayat 2)

c.       Membuat perjanjian dengan luar negeri, perdamaian dan menyatakan perang bersama Presiden (pasal 11 UUD 1945).

Keanggotaan DPR :

a.       DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

b.      Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang.

c.       Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden.

Fungsi DPR :

DPR memiliki fungsi sebagai berikut :

a.       Legislatif

b.      Anggaran

c.       Pengawasan

Hak yang Dimiliki DPR yaitu :

a.       Inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan rancangan UU.

b.      Amandemen, adlah hak untuk mengubah rencana UU yang diajukan oleh pemerintah.

c.       Budget, adalah hak untuk menyetujui atau menolak RAPBN.

d.      Bertanya, adlah hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah (harus secara tertulis).

e.       Interpelasi, adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah.

f.       Angket, adalah untuk mengadakan penyidikan terhadap masalah tertentu.

g.      Petisi, adalah hak untuk mengajukan usulan atau anjuran kepada pemerintah untuk maslah tertentu.

Anggota DPR mempunyai hak :

a.       Mengajukan rancangan undang-undang

b.      Mengajukan pertanyaan

c.       Menyampaikan usul dan pendapat

d.      Memilih dan dipilih

e.       Membela diri

f.       Imunitas

g.      Protokoler

h.      Keuangan dan administratif

3.      Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota dipilih melalui pemilihan umum, tiap propinsi 4 orang dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan 5 Tahun. Tata cara pemilihan dan pengangkatan diatur dengan Undang-Undang.

Tugas dan wewenang

a.       Mengajukan kepada DPR, rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan :

? Otonomi daerah

? Hubungan pusat dan daerah

? Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah

? Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

? Perimbangan keuangan pusat dan daerah

b.      Ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan :

? Otonomi daerah

? Hubungan pusat dengan daerah

? Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah

? Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

? Perimbangan keuangan pusat dan daerah

c.       Memberi pertimbangan kepada DPR atau RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

d.      Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai :

? Otonomi daerah

? Hubungan pusat dengan daerah

? Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah

? Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

? Perimbangan keuangan pusat dan daerah

? Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, agama serta menyampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

4.      Presiden dan Wakilnya (BAB II UUD 1945)

Dipilih langsung oleh rakyat (melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun adalah pelaksanaan pemerintah tertinggi dengan Wakil Presiden sebagai pembantunya. Presiden harus orang Indonesia asli (pasal 6 ayat 1 Uud 1945).

Tugas dan Wewenang Presiden :

a.       Membuat UU bersama DPR (pasal 5 ayat 1 UUD 1945)

b.      Menetapkan peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang (pasal 5 ayat 2 UUD 1945)

c.       Pemegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, laut, udara (pasal 10 UUD 1945)

d.      Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain atas persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945)

e.       Presiden menyatakan keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945)

f.       Mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain (pasal 13 UUD 1945)

g.      Presiden memberi grasi, Amesti, Abolisi dan Rehabilitasi (pasal 14 UUD 1945)

h.      Memberi Tanda Jasa, Gelar dan Tanda Kehormatan (pasal 15 UUD 1945)

i.        Mengangkat dan menghentikan menteri (pasal 17 UUD 1945)

j.        Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

5.      Badan Pemeriksa Keuangan (BAB VIII Pasal 23 UUD 1945)

Di dalam UU no. 5/1973 ditetapkan bahwa tugas BPK adalah :

a.       Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara

b.      Memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6.      Mahkamah Agung (BAB IX pasal 24, 25 UUD 1945)

Tugas dan wewenangnya :

a.       Memimpin dan mengawasi jalannya peradilan pada seluruh tingkat pengadilan

b.      Memutuskan kasasi

c.       Memberi pertimbangan kepada presiden dalam pemberian Grasi, Rehabilitasi

d.      Menguji secara materiil pengaturan perundang-undangan di bawah undang-undang

7.      Mahkamah Konstitusi (BAB IX Pasal 24C UUD 1945)

Tugas dan Weweang :

a.       Menguji undang-undang terhadap UUD

b.      Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

c.       Memutus pembubaran partai politik

d.      Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

e.       Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden / Wakil Presiden menurut UUD

8.      Komisi Pemilihan Umum

KPU merupakan komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum, untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, DPRD.

9.      Komisi Yudisial

Komisi ini bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengakatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam ranngka menjaga dan menegakkan kehormoatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

SOAL LATIHAN

1.      Prinsip dasar bangsa indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dituangkan dalam hal .....

a.       Batang Tubuh UUD 1945

b.      Penjelasan UUD 1945

c.       Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga

d.      Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

2.      Dalam sistem pemerintahan negara RI, antara lain ditentukan bahwa .....

a.       Hasil BPK diberitahukan kepada Presiden

b.      Menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR

c.       DPR dapat dijatuhkan Presiden

d.      Presiden melaksanakan kekuasaan tinggi negara

3.      Berikut ini yang tidak termasuk fungsi DPR adalah .....

a.       Mengawasi pelaksanaan pemerintah

b.      Melaksanakan keputusan MPR

c.       Membentuk Undang-Undang bersama Presiden

d.      Menyalurkan aspirasi rakyat yang diwakili

4.      DPR bersama Presiden membuat undang-undang, merupakan tata cara yang diatur dalam UUD 1945, kekuasaan itu disebut kekuasaan .....

a.       Legislatif         c. Eksekutif

b.      Yudikatif        d. Mengadili

5.      Adanya kerjasama antara Presiden dan DPR yang menggambarkan sifat kekeluargaan mutlak diperlukan dalam hal .....

a.       Menentukan APBN

b.      Menjalankan semua ketetapan MPR

c.       Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

d.      Mengangkat dan menerima duta besar

6.      Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 dapat dilihat dalam .....

a.       Melaksanakan gotong royong

b.      Bersama DPR menetapkan undang-undang

c.       Mengisi keanggotaan DPD

d.      Mengawasi jalannya pemerintahan

7.      UUD 1945 merupakan landasan dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu pemerintah dan rakyat Indonesia harus .....

a.       Menjunjung tinggi dan menghormatinya

b.      Menguasai materi yang ada di dalamnya

c.       Patuh dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya

d.      Memahami dan menghayatinya

8.      Lembaga negara yang berhak melantik Presiden dan Wakil Presiden adalah .....

a.       DPR

b.      Mahkamah Agung

c.       Mahkamah Konstitusi

d.      MPR

9.      Salah satu ciri negara yang menetapkan kabinet presidential adalah .....

a.       Presiden dapat membubarkan parlemen

b.      Menteri negara diangkat dan diberhentikan Presiden

c.       Menteri adalah pembantu kepala pemerintahan

d.      Menteri negara bertanggung jawab kepada Parlemen 

10.  Lembaga negara yang berwenang memutus pembubaran partai politik adalah .....

a.       Mahkamah konstitusi

b.      Mahkamah Agung

c.       Komisi Pemuluhan Umum

d.      Majelis Permusyawaratan Rakyat

11.  Indonesia memiliki kedaulatan ke dalam dan ke luar dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea .....

a.       I                       c. III

b.      II                     d. IV

12.  Pemerintah membuat peraturan untuk mengikat warga negara, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan .....

a.       Kedaulatan ke luar

b.      Kedaulatan ke dalam

c.       Kedaulatan rakyat

d.      Kedaulatan pemerintah

13.  Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya. Hal ini sesuai dnegan pengertian .....

a.       Kedaulatan Tuhan

b.      Kedaulatan ke luar

c.       Kedaulatan ke dalam

d.      Kedaulatan rakyat

14.  Kedaulatan yang dianut negara Republik Indonesia adalah .....

a.       Kedaulatan negara

b.      Kedaulatan hukum

c.       Kedaulatan tertinggi

d.      Kedaulatan rakyat

15.  Salah satu sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah .....

a.       Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik

b.      Indonesia merupakan negara yang memiliki norma

c.       Rakyat merupakan sumber aspirasi kedaulatan

16.  Bukti bahwa republik Indonesia menganut Kedaulatan Rakyat adalah .....

a.       Rakyat berperan dalam pembangunan

b.      MPR dipilih langsung oleh rakyat

c.       Adanya Pemilu pemilihan wakil rakyat

d.      Presiden bertanggung jawab kepada rakyat

17.  Kedudukan para menteri dalam kabinet presidensial adalah .....

a.       Sebagai petinggi negara yang melaksanakan pemerintahan

b.      Kepala departemen yang bertanggung jawab kepada presiden

c.       Pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

d.      Anggota kabinet Persatuan Nasional

18.  Tugas MPR menurt UUD 1945 adalah ....

a.       Melantik presiden dan wakil presiden

b.      Menyelenggarakan pemerintahan negara yang tertinggi

c.       Melaksanakan sepenuhnya kedaulatan negara

d.      Membuat peraturan perundangan negara

19.  UAN 2002

Contoh hak DPR untuk minta keterangan kepada Presiden sehubungan dengan tindakan Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang ialah .....

a.       Hak petisi

b.      Hak angket

c.       Hak bertanya

d.      Hak interpelasi

20.  Hak DPR untuk mengesahkan RAPBN yang diajukan pemerintah adalah .....

a.       Inisiatif

b.      Amandemen

c.       Angket

d.      Budget

21.  Pengelompokkan anggota majelis yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilu, TNI / Polri dan utusan golongan, disebut .....

a.       Fraksi MPR

b.      Komisi MPR

c.       Panitia Ad Hoc

d.      Sidang Umum MPR

22.  Kedudukan DPR adalah kuat karena .....

a.       Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR

b.      Anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilu

c.       Presiden tidak dapat membubarkan DPR

d.      Bersama Presiden membuat UU

23.  Seandainya DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah, maka .....

a.       DPR berhak membuat RAPBN

b.      RAPBN diserahkan MPR

c.       RAPBN diperbaiki dan dimajukan pada sidang berikutnya

d.      Pemerintah menggunakan APBN tahun lalu

24.  Dalam melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi dan dilandasi oleh .....

a.       Disiplin yang kuat dan patuh

b.      Kesatuan terhadap tata tertib

c.       Semangat kekeluargaan

d.      Persiapan yang matang sebelum musyawarah

25.  Apabila dalam satu rapat, keputusan telah ditetapkan secara musyawarah mufakat, maka sikap anda .....

a.       Tidak melaksankan keputusan, karena usul anda ditolak

b.      Anda memboikot keputusan karena usul anda ditolak

c.       Menyatakan bahwa keputusan ini tidak adil

d.      Menerima dan melaksanakan keputusan itu

SOAL URAIAN

1.      Jenis kedaulatan apakah yang ada dalam pemerintahan Indonesia ?

2.      Bagaimanakah prosedur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ?

3.      Apa sebab kita perlu berperan serta dalam kegiatan pemerintah ?

4.      Apa sebab pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyatnya ?

5.      Dalam pemerintah peran serta apakah yang dapat kita lakukan ?